KOLOM

Kamis, 26 Mei 2016

BKL Kasih Bunda Miliki Program Pembinaan Bagi 40 Lansia

Bina Keluarga Lansia (BKL) Kasih Bunda di Jorong Pincuran Landai, Nagari Kubang Putiah, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, miliki program pembinaan rutin bagi 40 keluarga lansia setiap minggunya dalam kegiatan posyandu lansia.

"Saat ini jumlah lansia di Jorong Pincuran Landai sebanyak 40 orang berusia 60 tahun keatas," kata Ketua Bina Keluarga Lansia (BKL) Yasneri didampingi Sekretaris BKL Kasih Bunda Masnelly Samsoe di Nagari Kubang Putiah, Kamis.

Diceritakan, ke 40 lansia ini tergabung dalam BKL Kasih Bunda yang telah berdiri 2 tahun lalu. BKL ini terbentuk dilatarbelakangi kepedulian masyarakat Jorong Pancuran Landai terhadap para lansia dan peran keluarga. Ini berawal pada tahun 2006 dan berlanjut pada tahun 2016.

BKL Kasih Budan memiliki program bagi lansia setiap bulan berupa pemberian makanan bergizi dan pemeriksaan kesehatan lansia, Sementara itu, kegiatan mingguan juga dilaksanakan pengajian, senam lansia, berkebun dan acara berkumpul bersama. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia "Saat ini kita fokus memberikan pelatihan lansia dan diharapkan para lansia dan kader termotivasi untuk melakukan kegiatan bersama," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Agam, Retmiwati, mengatakan, pihaknya siap memberikan pembinaan kepada lansia dengan melibatkan instansi terkait.

"Penting dilakukan pembinaan yang insentif dan efisien di berbagai aspek," ujarnya.

Menurutnya, lansia harus diperlakukan khusus agar bisa hidup tentram dan nyaman dalam menikmati hidupnya. Ia meminta kepada masyarakat yang masih memiliki orang tua untuk jangan pernah menelantarkan orang tua terlebih yang sudah lanjut usia.

"Kita terus menggalakkan program BKL kepada masyarakat di 16 kecamatan sehingga kualitas hidup lansia meningkat," katanya . (jon/AMC)

Rabu, 25 Mei 2016

KB Nagari Kubang Putiah Disiapkan Jadi Percontohan di 17 Negara

Perberdayaan perempuan dan program kampung keluarga berencana (KB) Internasional di Nagari Kubang Putiah, Kecamatan Kubang Putih, Kabupaten Agam, jadi percontohan dan pembelajaran bagi 17 warga negara tergabung dalam "Colombo Plan" Rabu (25/5)

"Nagari Kubang Putiah merupakan salah satu daerah percontohan pemberdayaan perempuan dan program Keluarga Berencana di wilayah tersebut," kata Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumbar H. Norfijal, saat kunjungan 17 negara yang tergabung dalam Colombo Plan.

Tambahnya, momen ini dapat strategis karena program keluarga berencana ini telah dijalankan mulai tahun 2009. Saat ini, BKKBN Pusat telah bekerjasama dengan Colombo Plan ini sudah tujuh tahun lamanya.


"Program kerjasama Indonesia dengan negara yang tergabung dalam Colombo Plan ini dijalankan setiap tahunnya. Untuk Indonesia dengan program pemberdayaan perempuan. Sementara itu, untuk negara lain program pertanian, industri dan lainya," jelasnya.

Sementara itu, untuk Sumatera Barat memang banyak di program pemberdayaan tetapi sebagai pilihan di laksanakan di Nagari Kubang Putiah, disamping karena perempauan di daerah ini memiliki pendekatan secara ekonomis

"Dengan pendekatan ekonomi perempuan secara otomatis dapat menjadi motivasi di wilayah ini. Ini merupakan pilihan tepat buat kami dan akan dijadikan kampung KB internasional," katanya.

Disamping itu, daerah ini juga berdekatan dengan daerah Bukittinggi sebagai daerah wisata dan ini banyak potensi orang yang datang dari Sumatera Barat, karena dua daerah memiliki dua keterkaitan dan memiliki banyak potensi wisata.
Jadi kampung ini nantinya dipersiapkan untuk pembelajaran bagi negara asing dan ini satu-satunya di Indonesia untuk program kampung keluarga berencana (KB) internasional.

Oleh sebab itu, untuk kampung KB ini telah dipersiapkan tiga bulan yang lalu biarpun ibu-ibu kader ini sudah lama dilatih dan orientasi oleh BKKBN Provinsi Sumbar berkerjasama dengan Pemkab Agam.  

Dalam waktu dekat nanti akan dilakukan louncing. sehingga terciptanya kampung KB sehingga bermanfaat bagi masyarakat,."Ini dibuktikan para kader telah dapat berbahasa inggris dan ini sungguh luar biasa," katanya. (jon/AMC)




17 Negara Belajar Pemberdayaan dan KB ke Agam


Sebanyak 17 negara Asia yang tergabung pada "Colombo PLan" berkunjung ke Kabupaten Agam, guna mempelajari perberdayaan perempuan dan program kampung keluarga berencana (KB) internasional di Nagari  Kubang Putiah, Kecamatan Banuhampu, Rabu (25/5).

Kedatangan rombongan itu disambut dengan kesenian oleh anak nagari. Acara itu juga dihadiri oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Kerjasama Luar Negeri BKKBN Pusat Mawardi, Kepala BKKBN Provinsi Sumbar H. Norfijal, Kepala BKKBN Kabupaten Agam Retmiwati, Camat Banuhampu Dandi Pribadi, perwakilan Colombo Plan Sekretariat Program Oficer  Savini Sirikumara dan lainya.

Pada kesempatan itu, Camat Banuhampu Dandi Pribadi mengucapkan selamat datang kepada seluruh perwakilan negera asing yang tergabung dalam Colombo Plan yang sudah melihat kampung Keluarga Berencana (KB) dan kegiatan lainya di kampung ini.

"Mudah-mudahan apa yang ditampilkan oleh para kader di nagari, dapat diaplikasikan di negara masing-masing sesuai dengan adat dan budaya masing-masing," kata Dandi Pribadi.

Dipilihnya Nagari Kubang Putiah, Kecamatan Banuhampu sebagai tempat studi banding 17 negara itu karena program KB, Posyandu, PAUD, PKB, BKL, BKR dan PIK di Sumatera Barat dinilai maju yang bersinergi dengan masyarakat.

"Kunjungan dari 17 negara ke Indonesia, khususnya Nagari Kubang Putiah kali ini dipandang sebagai daerah yang bisa berbagi pengalaman dalam KB. Namun juga terkait dengan pemberdayaan perempuan, peningkatan ekonomi dan pembangunan sosial kemasyarakatan," tuturnya

Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan dan Kerjasama Luar Negeri BKKBN Pusat, Mawardi, menyampaikan, ini merupakan salah satu kegiatan untuk melakukan pemberdayaan perempuan dalam beraktivitas oleh para kader sehingga dapat diadopsi, ditiru dan dikembangkan di 17 negara para peserta.

"Mereka ini berasal dari Banglades, Bhutan, Laos, Vietnam, Fiji, Nepal, PNG, Sri Langka, Filipina, Afganistan, Maldives, Malaysia dan lainya.," kata Mawardi.

Kedatangan mereka ini bukan mengajari tetapi juga sama-sama belajar. Ini juga bisa sebagai acuan apabila ini berhasil penerapannya maka akan dilanjutkan pada tahun yang akan datang ke Sumatera Barat. 

Untuk itu, tunjukanlah kepada mereka apa-apa yang ibu-ibu lakukan disini apa adanya, karena apa yang dilakukan itu sudah langka dimana kegiatan yang dilakukan sukarela itu sudah sangat sulit didapat, "Tetapi untuk Agam itu merupakan hal yang mudah dilakukan dan buat mereka ini merupakan contoh yang perlu dikembangkan di negaranya," katanya.

Sementara itu, perwakilan Colombo Plan Sekretariat Program Oficer, Savini Sirikumara, mengatakan, menyampaikan terima kasih kepada camat dan jajarannya yang telah menyambut dan sangat menghargai apa yang dilakukan oleh ibu-ibu disini 

"Kami berharap apa yang ditampilkan bisa kita tiru dan aplikasikan di negera kami, karena ini merupakan salah satu bahan pembelajaran yang bisa dilaksanakan di negara masing-masing," katanya. (jon/AMC)

Forum PPHBN Sudah Mampu Awasi Hutan Lindung

Forum Pengawas Pelindungan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN) yang dimotori wali nagari se Kabupaten Agam, sudah mampu melakukan pengawasan terhadap tindakan ilegal loging di nagarinya.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Agam Yulnasri, saat pertemuan Forum PPHBN di Dishutbun Agam, Selasa (24/5),

Pertemuan tersebut untuk membahas tentang pengembangan sayap forum ini kepada nagari-nagari yang memiliki hutan lindung. Forum ini dibentuk mengingat minimnya petugas kehutanan di lapangan sehingga banyak terjadi kasus ilegal loging baik di kawasan hutan lindung maupun hutan konservasi.

Untuk itu, para anggota forum ini berharap kepada Dishutbun dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar agar membantu forum tersebut. Bantuan yang sangat dibutuhkan itu berupa baju hujan, sepatu bot serta parang yang bakal digunakan apabila terjadinya ilegal loging pada musim hujan.

Salah seorang ninik mamak di Silayang Lubuk Basung, Y. DT. Basa, mengatakan, Jorong Silayang merupakan salah satu jorong yang rawan terjadi ilegal loging. Untuk itu sebagai anggota forum PPHBN pihaknya harus bertanggungjawab terhadap kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada semua anggota forum.

"Terkait dengan batas wilayah hutan lindung dengan hutan rakyat, sampai saat ini menjadi pertanyaan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang punya perkebunan," katanya.

Menurut Y. DT. Basa, Jorong Silayang sudah mulai terlihat tandus akibat penebangan hutan selama ini. Kalau tidak cepat dilakukan penghijauan, maka lambat laun akan terjadi bencana banjir bandang. Untuk itu bersama forum ini diminta kepada pemerintah Kabupaten Agam dan provinsi agar dilakukan penghijauan kembali.

"Kami siap untuk melaksanakan secara bersama-sama," katanya.

Terkait dengan masalah batas wilayah hutan lindung dengan tanah ulayat belum ada kejelasannya, sehingga masyarakat yang ingin menanam kayu mereka bersikukuh mengatakan ini termasuk wilayah hutan rakyat.

Untuk dilapangan tidak dapat mengambil suatu tindakan atau kesimpulan, kerana anggota forum tidak dilengkapi dengan alat-alat atau data pendukung lainnya, seperti peta batas wilayah hutan lindung dengan hutan rakyat.

Sementara Kabid PPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Fras Al Pransi, membenarkan hal tersebut, karena selama ini tentang batas wilayah yang menjadi persoalan utama di kehutanan, sebab untuk menentukan batas wilayah hutan lindung merupakan program dari Kementerian Kehutanan.

Hal ini diakibatkan memakan anggaran yang cukup mahal, bahkan Dinas Kehutanan Sumbar tidak mampu untuk menganggarkannya, sehingga dimanapun melakukan pertemuan dengan masyarakat pokok utama pembahasan itu merupakan batas wilayah.

Terkait dengan masyarakat yang sudah mempunyai perkebunan di wilayah hutan lindung. Pihaknya tidak akan melakukan eksekusi terhadap masyarakat tersebut, namun yang perlu disampaikan tidak boleh menambah perkebunan di lokasi hutan lindung.

"Untuk wilayah Sumbar ada sekitar 2,3 ribu hektar hutan lindung. Setiap tahun sudah dipastikan adanya pengurangan terhadap hutan lindung tersebut," terangnya.

Pihaknya tidak menyalahi siapa-siapa, cuma hanya ada kendala yang kekurangan personil dan anggaran, sehingga petugas tidak mampu untuk melakukan dan menunjukan batas-batas wilayah hutan lindung itu kepada masyarakat.

Fras mengakui bahwa di dalam UU Nomor 26 tahun 2007 pasal 17 mengatakan bahwa proporsi kawasan hutan lindung paling sedikit 30 persen dari luas daerah aliran sungai (DAS) yang dimaksud untuk menjaga kelestarian lingkungan. (AMC)