KOLOM

/>

Sabtu, 30 Agustus 2014

Dinkes Agam Intensifkan Pembinaan Ke Puskesmas

Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Sumatera Barat intensifkan pembinaan bagi  puskesmas yang berada di 16 kecamatan. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Ini dibuktikan beberapa hari terakhir, pihaknya intensif turunkan anggota kelapangan guna melakukan pembinaan langsung kepada para petugas di Puskesmas sampai ke Pustu dan Polindes setempat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Indra, Sabtu (30/8) mengatakan, keberadaan Puskesmas, Pustu dan Polindes diharapkan mampu menjadi ujung tombak pemerintah daerah dalam menjangkau pelayanan kesehatan masyarakat hingga ke pelosok.

Ia merinci,  pembinaan tersebut telah mulai dilaksanakan Puskesmas Biaro, Puskesmas Matur, Pustu Jambak (IV Koto), Poskesri  Sitapung dan Pustu Pasia di Kecamatan IV Angkek.  

Kegiatan ini sangat penting dilakukan, selain meningkatkan silaturahmi dengan semua petugas, pembinaan mental melalui pendekatan kerohanian merupakan salah satu strategi yang digunakan agar semua jajaran kesehatan bisabertugas dengan jujur dan benar sesuai aturan.

“Catat apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang dicatat”. Jika hal ini dapat diterapkan, pelayanan prima kepada masyarakat pasti dapat diwujudkan.," imbuhnya.

Menyikapi pelaksanaan program kesehatan pada tahun 2014 yang tinggal empat bulan lagi, perlu dilakukan evaluasi bulanan sekaligus memfokuskan capaian program yang belum mencapai target, seperti program Promkes, KIA, Gizi dan lainya.

Untuk itu, saya menghimbau kepada para petugas di lapangan kembali bekerja sesuai prosedur yang sudah ada. Pedomani rencana kerja serta target yang sudah ditetapkan. Kepada Kepala Puskesmas agar melakukan pembinaan serius secara kontinyu ke setiap Pustu dan Polindes (jon/AMC)

Jumat, 29 Agustus 2014

Menggali Sumber PAD, DPPKA Agam Lakukan Koordinasi dengan SKPD

Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam Mulyadi meminta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) setempat untuk mengkoordinir dan membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  terkait, dalam menggali sumber-sumber baru penerimaan asli daerah (PAD).

"Kita himbau kepada SKPD selaku pengelola PAD untuk lebih serius bekerja, intensif dan bersemangat untuk menggali potensi pada sektor penerimaan daerah," kata Mulyadi.

Ini berdasarkan keputusan Bupati Agam No 38 Tahun 2014 pada 16 Januari 2014 tentang Besaran Intensif dan Target Kinerja Triwulan Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk itu, kepada SKPD pengelola pajak daerah dan retribusi daerah agar mengoptimalkan pemungutan dengan mengarahkan potensi yang dimiliki.

Lalu, segera menyelesaikan permasalahan yang dapat menghambat proses pemungutan dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemunggutan dilapangan.

Disamping rapat evaluasi, juga memanfaatkan sebagai sarana mengetahui permasalahan yang dihadapi dan menyepakati upaya penyelesaikannya.

"Agar semua pihak memiliki komitmen dalam meningkatkan pendapatan daerah serta mencari peluang-peluang baru sumbar PAD tersebut," katanya. (jon/AMC)

200 Rumah di Lubuk Basung Dibantu Pembuatan Biopori

Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Agam, Sumatera Barat mulai Senin (1/9) akan mengembangkan percontohan  pembuatan  lubang resapan biopori (LRB)  untuk 200 rumah warga di Kecamatan Lubuk Basung.

"Pembuatan lubang biopori ini, pertama kita laksanakan di Kabupaten Agam pada tahun 2014, yang diperuntukan bagi 200 rumah di Kecamatan Lubuk Basung," kata Kepala BPLH Kabupaten Agam, Aswirman, Jumat (29/8).

Selain sangat bermanfaat, program ini juga dapat membantu pelestarian daerah resapan air  hujan serta turut mengurangi resiko banjir dan kekeringan, pembuatan kompos, ditambah mencegah penyakit karena mengurangi genangan air dan sampah. 

"Lubang biopori ini telah mulai dikembangkan ke tingkat rumah tangga dan memiliki fungsi ganda," imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan BPLH Kabupaten Agam, Ir. Alfa   mengatakan, cara pembuatan lubang ini sangat mudah, dibuat dengan mengunakan Bor biopori dengan kedalaman 100 hingga 120 cm dengan diameter 10 sampai 30 cm.

"Lubang yang diisi sampahpun juga tidak akan menimbulkan bau busuk, karena terjadi proses pembusukan secara organik,”ungkapnya.

Menurutnya, selain menjaga ketersediaan air tanah, biopori juga menyelamatkan lingkungan dari kepungan sampah. Sampah rumah tangga yang selama ini dibuang ke tempat pembuangan sampah,  dengan teknologi biopori masyarakat akan bekerja dan mengurai serta memasukkan sampah organik ke lubang-lubang yang telah dipersiapkan.

"Ini mampu memberikan banyak keuntungan bagi kita, karena teknologi biopori salah satu solusi alternatif dan inovasi yang telah diterapkan oleh negara maju termasuk kota-kota besar di Indonesia," tuturnya.

Jika masyarakat berkeinginan untuk belajar membuat lobang biopori di rumahnya, bisa langsung datang ke BPLH, pihaknya siap membantu.

"Saat ini, BPLH sudah memiliki Bank Sampah yang berada di Simpang Mato Air, Jorong Surobayo Kecamatan Lubuk Basung, " pungkasnya. (jon/AMC)


Kamis, 28 Agustus 2014

Komisi IV DPR RI Kunker ke Agam Bahas Masalah KJA

Sejumlah anggota Komisi IV DPR RI bersama Direktur Jenderal Kelautan dan Perikanan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kamis (28/8). Kunker tersebut bertujuan untuk melihat langsung kondisi pengembangan budi daya ikan di Danau Maninjau.

Pada kunjungan itu, masyarakat berharap agar DPR RI mengalokasikan anggaran untuk bantuan alat membuat pakan ikan dan keramba jaring apung.

"Kami berharap pada tahun ini kita mendapatkan bantuan alat membuat pakan ikan dan bantuan dana untuk KJA dari pemerintah pusat," kata Wali Nagari Koto Malintang, Nazirudin.

Sementara itu, Bupati Agam yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Isman Imran mengatakan, yang menjadi fokus masyarakat dan pemerintah setempat adalah dalam menangani kematian masal ikan akibat umbalan di Danau Maninjau sejak 1997-2014. Menurut bupati, frekwensi kematian masal ikan KJA ini cenderung meningkat dari tahun ketahun.

"Jumlah kematian masal ikan KJA pertahunnya berkisar antara 100-400 ton. Terakhir, pada awal Agustus 2014 mencapai 400 ton, dengan kerugian sebesar Rp8,9 milyar," kata bupati.

Terkait dengan itu, Isman Imran mengatakan pemerintah setempat dengan berbagai pihak terkait seperti Badan Riset Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Balai Wilayah Sungai Sumatera Kementerian PU  telah melakukan berbagai upaya mencegah dampak eutrofikasi (pengayaan air) di Danau Maninjau.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan sosialisasi pembatasan padat tebar ikan per petak KJA, serta memberikan antisipasi datangnya musim umbalan sebagai upaya untuk mencegah kematian massal serta menjaga kebersihan peraian danau, yang dikuatkan melalui edaran gubernur dan bupati, namun masih belum menemukan titik terang dalam menangani masalah tersebut.

"Untuk itu, kami meminta kepada anggota dewan bersama Dirjen Perikanan dan Budidaya untuk melakukan pengkajian dan mencari solusi bersama-sama terhadap penanganan ikan keramba yang lebih baik dan ramah lingkungan," pinta Isman Imran.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khairan mengatakan siap membantu dan mencari solusi bersama dengan kementerian terkait terhadap cara pembudidayaan ikan danau yang ramah lingkungan.

"Kita akan mengalokasikan anggarannya pada tahun 2015. Karena, masalah revitalisasi Danau Maninjau dan pengupayaan terhadap pengembangan budi daya ikan ramah lingkungan harus ditangani lebih serius lagi, kalau tidak ini akan mengancam sektor pertanian masyarakat kedepannya" katanya. (IF/AMC)
 

Berita

Popular Posts