#
Headlines News :
Home » » Bupati Agam Serahkan LKPD Tahun 2016 ke BPK

Bupati Agam Serahkan LKPD Tahun 2016 ke BPK

Written By Fitra Hinandes on Jumat, 31 Maret 2017 | 3/31/2017 04:43:00 PM


Bupati Agam, H. Indra Catri, Dt. Malako Nan Putiah, didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dafrines, Kepala Badan Keuangan Daerah Agam, Hendri. G, Kepala Inspektur Edi Junaidi, Kepala Dinas PU Yunaldi, serta jajaran pejabat SKPD di lingkungan Pemkab Agam, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Eliza, di Gedung BPK RI Perwakilan Sumbar, Jl. Khatib Sulaiman, Padang, Jum'at (31/3).

Bupati mengatakan perjalanan suatu pemerintahan memerlukan pengawasan dan pemeriksaan, sehingga bisa berjalan dengan baik. "Ini merupakan salah satu upaya kita untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dalam rangka mempercepat pembangunan di Kabupaten Agam," katanya.

Menurut bupati, penyerahan LKPD ini penting dilakukan, sebagai suatu kewajiban aparatur pemerintah, di mana diperlukan akuntabilitas dalam bidang keuangan. "Khususnya bagaimana akurasi antara keuangan dengan riil pembangunan yang dilakukan oleh daerah. Alhamdulillah, selama 2 tahun terakhir ini Pemkab Agam telah meraih opini WTP," ujar bupati.

Bupati berharap predikat opini WTP bisa dipertahankan setiap tahun, sehingga sasaran untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat berjalan optimal.

Diakui bahwa predikat opini WTP yang dicapai Pemkab Agam selama ini, tidak luput dari bimbingan tim pemeriksa BPK Perwakilan Sumbar.

"Kami yakin dan percaya tanpa bimbingan, dan arahan, tanpa komunikasi dan kerja sama, maka kami tidak akan mencapai opini WTP tersebut," terangnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Eliza mengatakan hal ini telah diamanatkan undang-undang, dan BPK diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.

"Sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara, kami akan memeriksa bagaimana pelaksanaan anggaran tahun 2016, juga akan memeriksa bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban, serta pelaporan dari kekayaan daerah yang dikelola masing-masing pemerintah kabupaten/kota," kata Eliza.

Eliza menerangkan, LKPD yang diserahkan tersebut belum final, maka dalam 40 hari ke depan pihaknya akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan daerah, yang dimulai pada tanggal 3 April 2017. "Sehingga nantinya akan sampai pada kesimpulan opini yang tentunya diharapkan oleh kabupaten/kota yang bersangkutan," jelasanya. (IF/AMC)

Share this post :
 
Support : Creating Website | Agam Media Center | Agam Media Center
Copyright © 2011. AMC - All Rights Reserved
Template Created by Agam Media Center Published by Agam Media Center
Proudly powered by Agam Media Center