#
Headlines News :
Home » » Pandangan Umum Fraksi DPRD Agam Terhadap Tiga Ranperda di Jawab

Pandangan Umum Fraksi DPRD Agam Terhadap Tiga Ranperda di Jawab

Written By andri padrianto on Rabu, 26 April 2017 | 4/26/2017 08:29:00 PM


Wakil Bupati Agam H. Trinda Farhan Satria Dt. Tumangguang Putiah menyampaikan Nota Jawaban Bupati Agam atas Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), dalam Rapat Paripurna yang digelar di aula utama DPRD Agam, Rabu (26/4).

Ranperda dimaksud  tentang Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah, perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum, dan pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 tahun 2009, tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Agam.

Dalam hal ini, Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria menjelaskan pandangan fraksi, tentang pengelolaan program pembentukan peraturan daerah, salah satunya Fraksi Gerindra, bahwasanya pengaturan secara jelas mengenai kajian dalam penyusunan program pembentukan Perda, telah diatur dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9. Ranperda ini terkait dengan kriteria dan dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembentukan Perda. Untuk menentukan prioritas penyusunan Propemperda, didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah, dan tugas pembantu, serta aspirasi masyarakat daerah.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tahapan penyebarluasan dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari tahapan progam pembentukan Perda, Ranperda, dan Perda.

Selanjutnya, Ranperda perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum, salah satunya menjawab pandangan Fraksi Partai Demokrat, bahwasanya untuk melaksanakan ketentuan pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah disampaikan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Agam Nomor 1 tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum Kepada Gubernur Sumatera Barat, melalui surat Bupati Agam nomor 180/50/huk-2016, perihal Penyampaian Evaluasi Ranperda.

Hasil Evaluasi Ranperda tersebut, telah disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 180-328-2017, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum, yang diterima tanggal 3 April 2017. Hasil evaluasi tersebut telah disempurnakan, dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Agam, melalui surat Bupati Agam Nomor 180/27/huk-2017, tertanggal 25 April 2017.



Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 tahun 2009, tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Agam, Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, menyampaikan Nota Jawaban Bupati atas pandangan salah satu fraksi, yiatu Fraksi Demokrat, bahwasannya Pemerintah Daerah tidak menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah Pengganti Perda Nomor 9 tahun 2009 tersebut, karena pembentukan peraturan daerah pengganti itu tidak memiliki landasan pembentukan, sebagaimana diatur dalam pasal 35 undang-undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. (Tam/AMC)
Share this post :
 
Support : Creating Website | Agam Media Center | Agam Media Center
Copyright © 2011. AMC - All Rights Reserved
Template Created by Agam Media Center Published by Agam Media Center
Proudly powered by Agam Media Center