#
Headlines News :
Home » » Ini Jawaban Wabup Agam Atas Pandangan Fraksi DPRD

Ini Jawaban Wabup Agam Atas Pandangan Fraksi DPRD

Written By andri padrianto on Rabu, 17 Mei 2017 | 5/17/2017 06:45:00 PM

Wakil Bupati Agam H. Trinda Farhan Satria, Dt Tumangguang Putiah membacakan Nota Jawaban Bupati Agam, atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Agam, terhadap Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021, di aula DPRD Agam, Rabu (17/5).

Pada kesempatan itu,  Trinda Farhan Satria menjawab pandangan Fraksi DPRD Agam, yaitu Fraksi Demokrat. Wabup mengungkapkan dokumen perencanaan yang menjadi rujukan dalam penyusunan RKPD 2018, adalah dokumen RPJMD tahun 2016-2021. Diharapkan proses penetapan perubahan Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang RPJMD tersebut dapat disegerakan.

"Penyusunan RKPD 2018 tetap berpedoman pada sasaran prioritas pada RPJMD 2016-2021, di mana pada perubahan Perda ini sasaran dan prioritas tidak diubah, sebagaimana telah disampaikan pada nota penjelasan sebelumnya," ujarnya.

Mengenai pandangan fraksi tentang kendala belum beroperasinya empat UPTD Disdukcapil, Wabup menyebutkan, UPTD dimaksud saat ini dalam proses operasional, di mana  sedang dipersiapkan penetapan personil, dan kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan. Hal ini juga diinginkan secepatnya beroperasi untuk melayani masyarakat.

Selain Fraksi Demokrat, Wabup juga menjawab  pandangan Fraksi Golkar. Wabup menjelaskan bahwa hal yang dipertanyakan fraksi tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak mengubah visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan tahun 2016-2021.

Di samping itu, Wabup juga menjelaskan  pandangan Fraksi PKS, tentang membentuk Lembaga Pengelolaan Zakat Nagari, di sini Wabup menjelaskan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dapat dibentuk di tingkat nagari, dan telah diakomodir pada arah keijakan RPJMD tahun 2016-2021.

Selain itu, pendangan fraksi tersebut atas meningkatkan kehidupan beragama berlandaskan ABS-SBK, dijelaskan bahwa indikator yang dimaksud sudah diakomodir pada arah kebijakan pembentukan Nagari Madani, dan telah diimplementasikan melalui Perbup Nomor 74 tahun 2016.

"Pada saat ini telah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk menyukseskan program Nagari Madani, dengan melibatkan seluruh OPD terkait, dan pemerintahan nagari. Juga sudah dilakukan pembinaan di setiap nagari," jelasnya.

Selanjutnya dipertanyakan mengenai kebijakan lokasi dan dana untuk pembentukan Islamic Center, pada saat itu Wabup menjelaskan bahwa sesuai dengan pembahasan pada saat penyusunan Perda Nomor 6 tahun 2016, pembentukan Islamic Center disepakati berlokasi di Masjid Agung Nurul Fallah Lubuk Basung.

Dalam nota penjelasan itu, Fraksi PKS menyarankan lebih mempertajam memuat program, dan sasaran serta indikator kinerja terkait pelayanan publik, terutama masalah administrasi kependudukan serta bidang lainnya. Wabup setuju hal tersebut, dan disarankan agar mempertajam pada tahap pembicaraan selanjutnya.

Selain tiga fraksi tersebut, empat fraksi lainnya menyetujui atas perubahan Perda Kabupaten Agam Nomor 6 tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021 tersebut. Fraksi dimaksud adalah Fraksi PAN, Hanura, Gerindra, dan PPP. (Tam/AMC)
Share this post :
 
Support : Creating Website | Agam Media Center | Agam Media Center
Copyright © 2011. AMC - All Rights Reserved
Template Created by Agam Media Center Published by Agam Media Center
Proudly powered by Agam Media Center