#
Headlines News :
Home » » Tujuh Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Perda No. 6 Tahun 2016

Tujuh Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Perda No. 6 Tahun 2016

Written By JONATA RAMADAN on Jumat, 12 Mei 2017 | 5/12/2017 06:25:00 PM


Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyampaikan pandangan umum atas nota penjelasan Bupati Agam tentang perubahan Perda nomor 6 tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021  di aula utama DPRD Agam, Jumat (12/5)

Rapat paripurna dipimpin oleh  Wakil Ketua Lazuardi Herman didampingi Wakil Ketua Suharman, dan Wakil Ketua Taslim, Rapat itu juga dihadiri Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria dan unsur Forkopinda, para Asisten Setda Agam, BUMN, BUMD, Kepala OPD, Ormas,LSM, Insan pers, dan Bundo Kanduang.
 
Ke-tujuh frakasi tersebut, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar-PBB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem Hanura dan Fraksi Gerindra.

Dalam Rapat Paripurna ini 7 Fraksi secara langsung menyampaikan pandangan umum, dan menyambut baik atas Penyampain Nota Penjelasan Bupati Agam terhadap Ranperda  Perubahan Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2012 yang di sampaikan pada tanggal 8 Mei 2017 kemarin.

Sementara itu, penyampaian Ranperda tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya yaitu instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6/2911/SJ tahun 2016 tentang tindak lanjut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Feri Adrianto menyampaikan, segera lakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan PP No. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan dalam hal ini Pemkab Agam telah menetapkan Perda nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Juru bicara Anggota Fraksi Golkar dan PBB, Anton, memberikan apresiasi kepada Pemkab Agam atas perhatian yang besar terhadap perwujudan tatakelola oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah yang sedang kita laksanakan pada kesempatan ini.

"Menyarankan perlu kiranya kita menetapkan target-target pencapaian yang terukur seperti target peningkatan PAD," tuturnya.

Anton menambahkan, perlu perubahan terhadap beberapa subtansi program, dan indikator kinerja program sudah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga visi, misi, tujuan dan saran serta prioritas pembangunan tahun 2016-2021 yang ditetapkan tidak berubah.

Maka dari itu, kami dari fraksi Golkar dan PBB, menyarankan kepada Pimpinan DPRD dan Pemerintah Daerah, utamanya sekda selaku stakholder penyelenggara administrasi Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan koordinasi terhadap semua OPD dan Lembaga DPRD. Sehingga kekurangan pemahaman terhadap persoalan yang dihadapi serta yang direncanakan dapat di atasi dengan baik (jon/AMC)
Share this post :
 
Support : Creating Website | Agam Media Center | Agam Media Center
Copyright © 2011. AMC - All Rights Reserved
Template Created by Agam Media Center Published by Agam Media Center
Proudly powered by Agam Media Center